DPRD Kota Malang Baru Dilantik

DPRD

Besi Siku – Mendagri Tjahjo Kumolo minta member DPRD Kota Malang baru dilantik mengerti akan zona rawan korupsi. Mulai dari penganggaran, dana hibah, bansos, hingga pengadaan barang dan jasa. Sehingga dalam daya kerjanya tidak hingga terjerat undang-undang.

“Member DPRD sepatutnya mengerti apa yang dipersembahkan oleh Gubernur Jawa Timur (Soekarwo) tadi. Dan juga mengerti akan zona rawan korupsi seperti penganggaran, dana bansos, hibah, hingga pengadaan barang dan jasa,” ungkap Tjahjo berakhir menghadiri PAW member DPRD Kota Malang di Gedung DPRD Jalan Tugu.

Tjahjo menegaskan, bahwa kasus yang terjadi di Kota Malang (DPRD) yakni hal benar-benar penting. Sebab dalam sejarah Indonesia baru pertama kali institusi negara macet atau tidak memenuhi kuorum.

“Ini sejarah sebab pertama kali. Kami aspirasi langkah Pemda (Pemprov) Jawa Timur yang dengan pesat menjalankan konsilidasi dengan parpol, KPU, Bawaslu dan Forkopimda sehingga cara kerja ini (PAW) dapat berjalan dengan pesat. Dan kami bersama Dirjen Otoda datang untuk memandang lantas,” ujarnya.

Dikatakan, DPRD yakni mitra searah dari pemerintah tempat untuk saling mengisi, membetulkan dan sama-sama memperjuangkan aspirasi masyarakat. Jangan hingga kebijakan politik pembangunan yang menyangkut anggaran tahun 2019 sepatutnya selesai 15 Desember 2018 akan datang terganggu.

“Ini benar-benar penting, tata kelola sepatutnya tepat sasaran dan efesien, jangan hingga kebijakan politik terganggu. Dalam fungsinya, DPRD yakni pembentukan anggaran, pembahasan Perda, fungsi pengawaaan dapat jalan, menggerakkan dan mengorganisir masyarakat juga jalan,” ungkap Tjahjo.

Ia mengakui, seperti dipersembahkan Gubernur Jawa Timur Soekarwo, bahwa integritas kembali terhadap pribadi masing-masing. Kalau memandang pelayanan dan kerja yang telah optimal.

“Seperti nasihat dipersembahkan pak gubernur tadi, seluruh kembali pada diri kita, sebab seluruh dan metode telah baik, pengawasan baik hingga KPK bergerak sepatutnya kita apresiasi. Makanya sepatutnya mengerti mana zona rawan korupsi,” tandasnya.

Soal bagaimana jaminan 40 member dewan tidak korupsi massal kembali terulang ? Tjahjo menegaskan, bahwa seluruh kembali terhadap diri masing-masing. Kerugian besar akan diterima kalau melaksanakannya, keluarga, parpol dan juga masyarakat Kota Malang.